Arsip Pertanahan sebagai Nyawa Layanan, Kementerian ATR/BPN Percepat Restorasi di Aceh Melalui Kolaborasi
BANDA ACEH – Sebanyak 260.000 dokumen pertanahan di Provinsi Aceh—terdiri dari 95.000 buku tanah dan surat ukur, serta 165.000 warkah—terancam rusak akibat bencana hidrometeorologi yang melanda sedikitnya delapan kabupaten/kota pada 26 November 2025.
Bukan sekadar tumpukan kertas, dokumen-dokumen tersebut adalah bukti autentik hak atas tanah masyarakat yang menyimpan jejak sejarah dan harapan. Kini, Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh memimpin upaya penyelamatan masif untuk memastikan rasa aman para pemilik tanah tetap terjaga.
Untuk mempercepat proses restorasi arsip dan data pertanahan, BPN Aceh membangun sinergi lintas lembaga melalui empat pilar utama, yakni Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagai mitra strategis dalam penguatan tata kelola dan percepatan pemulihan dokumen pertanahan.
Kepala Kanwil BPN Aceh, Arinaldi, menargetkan seluruh proses restorasi selesai pada akhir tahun 2026. "Kolaborasi ini kunci. Semakin banyak tangan yang terlibat, semakin besar harapan arsip-arsip kembali pulih dan pelayanan pertanahan kembali normal," ujarnya.
Tidak hanya sekadar memulihkan fisik dokumen, kegiatan ini juga menjadi ajang pembelajaran bagi para taruna STPN untuk menanamkan nilai profesionalisme dan integritas sebagai calon insan pertanahan di masa depan.
“Kalau kita hitung mungkin lima tahun ke depan baru selesai untuk 165.000 dokumen. Karena itu, proses restorasi ini kami lakukan bersama berbagai pihak. Harapannya adalah bagaimana kita mempercepat normalisasi pelayanan melalui restorasi, dan seluruh arsip yang terdampak dapat selesai pada akhir tahun 2026 ini,” jelas Arinaldi.
Di tengah upaya pembersihan dan pengeringan dokumen yang terjebak lumpur, BPN Aceh melihat peluang untuk mempercepat transformasi layanan. Arinaldi menegaskan bahwa pemulihan ini bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan langkah menuju modernisasi.
"Kami tidak hanya bicara soal pembersihan dan penjemuran, tetapi bagaimana data tersebut segera terdigitalisasi. Harapannya, kantor pertanahan yang terdampak ini akan lahir kembali menjadi kantor yang modern dan mampu melayani seluruh kebutuhan masyarakat secara digital," ungkapnya.
Kepala ANRI, Mego Pinandito, menambahkan bahwa penyelamatan arsip menuntut ketelitian dan kesabaran tinggi. Tenaga profesional telah diterjunkan untuk bekerja berdampingan dengan jajaran BPN di daerah, memastikan setiap lembar warkah tertangani dengan standar preservasi yang tepat.
"Penanganan arsip tidak bisa dilakukan sendirian. Kami mengoordinasikan lintas kementerian dan kompetensi agar sejarah kepemilikan tanah masyarakat Aceh tetap terselamatkan," pungkas Mego.